JAKARTA, KOMPAS.com 10-08-2011 — Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarty menilai, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lemah dalam mengawasi kasus-kasus kekerasan di Papua. Menurut dia, saat ini otoritas pemantauan HAM yang dilakukan Komnas HAM tidak berdaya karena ketertutupan informasi dan ketidakpedulian TNI terhadap rekomendasi yang diberikan.
"Lemahnya kemauan dan keberanian Komnas HAM ini menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap aktor-aktor keamanan, apalagi dalam melakukan pengawasan terhadap aktor-aktor keamanan," ujar Poengky dalam acara peluncuran penelitian dan diskusi publik bertajuk "Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Penegakan HAM di Papua" di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (9/8/2011).
Kompas - August 9, 2011
Persoalan Papua: Hentikan Pelanggaran Hak-hak Warga Sipil
Jakarta -- The government is being urged to prioritize dialogue over a militaristic approach in resolving the Papua problem. It is precisely this militaristic approach that is provoking continued violence. Because of this therefore, violations of civilian human rights must stop.
"The Papua problem is extremely complex so the government must seriously prioritize dialogue with the Papuan people. The violation of civil and economic rights must be stopped along with the importance of enforcing the law against corruptions and officials who violate human rights", said Indonesian Human Rights Watch (Imparsial) executive director Poengky Indarti in Jakarta on Tuesday August 8.
